Tampilkan postingan dengan label ahok. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label ahok. Tampilkan semua postingan

Rabu, 17 Mei 2017

FPI : Dibalik Kasus Rizieq Pasti Ada Tekanan Dari Penguasa

FPI : Dibalik Kasus Rizieq Pasti Ada Tekanan Dari Penguasa
FPI : Dibalik Kasus Rizieq Pasti Ada Tekanan Dari Penguasa
Agen Poker Online : Sugito Atmo Pawiro selaku Ketua Badan Hukum Front Pembela Islam mengatakan dibalik kasus Rizieq pasti ada tekanan dari penguasa kepada pihak polisi.

Kasus yang menjerat Ketua FPI Habib Rizieq Shihab dan Ketua Yayasan Solidaritas Sahabat Cendana Firza Husein dengan pasal pidana tentang pornografi, sebagai pesanan dari penguasa tertinggi.

"Jika saja bukan hukum pokok, bukan hukum yang dipaksakan yang itu harus dan itu adalah pesanan. Habib merasa ini ada campur tangan dari penguasa tertinggi yang menggunakan polisi untuk menekan," kata Sugito Atmo Pawiro kepada 88dg88.com, Rabu (17/5/2017).

Sugito tidak secara ekslisit kasus tersebut pesanan dari siapa. Tapi dia menduga penanganan kasus berkaitan dengan kalangan yang kecewa atas kekalahan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat di pilkada Jakarta periode 2017-2022.


Sugito mengatakan selama ini Rizieq ikut terlibat unjuk rasa besar-besaran untuk menentang Ahok kembali menjadi gubernur Jakarta.

"Saya menduga kalau orang-orang ini yang kecewa terhadap kekalahan Ahok di Pilgub kemarin. Yang pertama sudah jelas Presiden Jokowi, PDIP dan Megawati. Jadi ini sudah sangat politis," kata dia.

Sugito tambah curiga karena kasus tersebut dilanjutkan lagi setelah Ahok divonis bersalah oleh pengadilan dalam kasus penistaan agama.

"Ini hanya ingin menyudutkan aja, karena Ahok dipenjara, itu kan (kasus chat mesum) peristiwa lama yang masih sumir, tapi seakan-seakan dijadikan sebuah fakta. Sebagai penegak hukum bisa melakukan hal itu. Kami tetap ini adalah sebuah rekayasa untuk balas dendam. Balas dendam itu terkait dengan yang punya kepentingan kekuasaan," katanya.

Menurut Sugito sekarang ini ada kekhawatiran, terutama PDI Perjuangan sebagai partai pendukung pemerintah, menjelang pemilihan presiden tahun 2019 sehingga Rizieq harus diproses hukum.

"Mobilisasi massa yang dilakukan Habib Rizieq terkait sumber daya umat Islam dan pemimpin-pemimpin yang pro Islam itu nanti akan berlanjut ke pilpres 2019. Habib ini kan sudah menjadi simbol perlawanan yang bisa membuktikan mengerahkan massa dengan jumlah yang sangat besar," katanya

Sugito mengaku tim pengacara Rizieq tidak akan tinggal diam. Tim telah menyiapkan strategi untuk membela Rizieq yang kini tengah berada di Arab Saudi.

"Kalau begitu, kami juga akan menghadapi dengan cara-cara yang sangat strategis. Kalau kami pasang badan pulang ke Indonesia untuk dipermalukan tanpa bisa dibuktikan, habib nggak maulah," kata dia.

Polisi telah menetapkan Firza Husein menjadi tersangka kasus penyebaran konten pornografi setelah melakukan gelar perkara pada Selasa (16/5/2017) kemarin.

Firza dijerat Pasal 4 ayat 1 juncto Pasal 29 dan atau Pasal 6 Juncto Pasal 32 dan atau Pasal 8 Juncto Pasal 34 Undang Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancama hukuman pidana maksimal lima tahun penjara.

Polisi sampai sekarang belum bisa memeriksa Rizieq karena yang bersangkutan tidak mau datang, padahal sudah tiga kali dipanggil.  Polisi kemudian menerbitkan surat penjemputan Rizieq.

Dihubungi secara terpisah, politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari menganggap sikap FPI dengan mencurigai kasus Rizieq sebagai pesanan, hanyalah upaya untuk mengalihkan perhatian.

"Itu kan ngeles saja. Itu kan alasan. Karena nggak patuh hukum, ya alasan seperti itu," kata anggota DPR kepada Suara.com.

Eva mengatakan proses hukum terkait dengan data dan fakta.

Eva justru menyarankan Rizieq agar patuh terhadap hukum dengan berani pulang ke Jakarta.

Kamis, 30 Maret 2017

Djarot : Program Rumah Tanpa DP Pasangan Anies-Sandi Hanya Obral Janji Di Awang-Awang

Djarot : Program Rumah Tanpa DP Pasangan Anies-Sandi Hanya Obral Janji Di Awang-Awang | DGPOKER - AGEN POKER ONLINE

Djarot : Program Rumah Tanpa DP Pasangan Anies-Sandi Hanya Obral Janji Di Awang-Awang
Djarot : Program Rumah Tanpa DP Pasangan Anies-Sandi Hanya Janji Di Awang-Awang

AGENDG.COM - AGEN POKER ONLINE | Cawagub DKI jakarta nomer urut 2 Djarot Saiful Hidayat menilai program rumah tanpa DP pasangan Anies-Sandi hanya obral janji di awang-awang yang nantinya tidak bisa dilaksanakan. Beri masyarakat program yang konkret dan memang pasti bisa dilaksanakan.

DGPOKER - AGEN POKER TERPERCAYA

88DG88.COM - Djarot menegaskan bahwa saat ini masih banyak warga DKI Jakarta yang belum memiliki rumah dan masih tinggal di kontrakan yang tak jarang berada di sekitar bantaran sungai. Bahkan, dia mengungkapkan, pembangunan rumah tersebut dapat dilakukan di atas tanah milik Pemprov DKI Jakarta.

DGPOKER - CARA MENANG POKER 

AGENDG.COM - Djarot menyambut dengan baik program perumahan tanpa DP milik paslon nomer urut 3 Anies Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno. Terlebih jika memang program tersebut bisa direalisasikan oleh mereka dan dinikmati oleh seluruh warga Ibu Kota.

DGPOKER - POKER TERPERCAYA INDONESIA

"Bukan saya enggak setuju dengan program rumah DP 0 persen. Saya sangat senang banget jika program ini benar-benar bisa dilaksanakan terutama untuk saudara-saudara kita yang tidak memiliki rumah atau masih mengontrak. Kalau bisa digunakan lahan Pemprov, kita lihat bisa enggak?" katanya di kawasan Lubang Buaya, Makassar, Jakarta Timur, Kamis (30/3).

Dia mencontohkan kawasan yang berada di Jalang Cengkeh, Lubang Buaya, Makassar, Jakarta Timur. Tanah tersebut merupakan milik Pemprov DKI Jakarta, namun fungsinya sebagai lahan serapan air. Sehingga mantan Wali Kota Blitar itu menantang Anies untuk merealisasikan program mereka.

"Misalnya di sini ini daerah resapan air. Berapa jumlahnya? Berapa unit? Ini yang sampaikan supaya masyarakat bisa menilai, mana program yang bisa dilaksanakan bukan hanya mengawang-ngawang," tegasnya.

Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, permasalahan utama dalam penataan penduduk adalah lahan untuk membangun. Sehingga bangunan yang awalnya vertikal, kini diubah menjadi horizontal dengan membangun rumah susun sederhana sewa (Rusunawa).

"Ini yang kami tawarkan, yang sedang kita kerjakan. Supaya masyarakat bisa menilai mana yang bisa bekerja. Saya sampaikan ke Pak Basuki, katanya jangan beri janji-janji. Pilkada janji-janji. Jangan karena Pilkada kita berbohong, sampaikan saja apa adanya," tutup Djarot.

Kamis, 09 Maret 2017

Ini Penyebab Ahok Absen Kampanye Dua Hari

Ini Penyebab Ahok Absen Kampanye Dua Hari | DGPOKER - AGEN POKER UANG ASLI TERPERCAYA

Ini Penyebab Ahok Absen Kampanye Dua Hari
Ini Penyebab Ahok Absen Kampanye Dua Hari

Masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua sudah dimulai sejak beberapa hari yang lalu. Akan tetapi, calon gubernur Jakarta nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), belum juga melakukan kegiatan kampanye atau blusukan dan ini penyebab Ahok absen kampanye dua hari.

DGPOKER - AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA

Ahok pun menjelaskan alasannya kenapa tidak kunjung juga lakukan kampanye kepada wartawan. Pada hari pertama, Selasa (7/3/2017) lalu, kata Ahok, dirinya tidak bisa berkampanye karena harus mengikuti jalannya sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

DGPOKER - SITUS POKER ONLINE TERPERCAYA

"Kan kemarin lagi proses sidang. Dan hari ini ada tamu Presiden dari Afrika Selatan," kata Ahok saat usai menghadiri acara di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (8/3/2017).

DGPOKER - AGEN POKER ONLINE UANG ASLI TERPERCAYA 

Seperti diketahui, kemarin Ahok mendampingi mantan Presiden Megawati Soekarnoputri menerima kunjungan Presiden Afrika Selatan, Jacob Zuma, di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.

Ahok membantah sengaja mengosongkan waktu untuk kampanye hari ini karena ingin menemani Megawati menerima Presiden Zuma. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ujar Ahok, tertarik melakukan kerjasama di bidang perikanan dengan Afrika Selatan.

"Karena kita mau kerja sama fishering. Kamu tahu nggak sekarang ikan tuna itu impor terbaik semua dari Afsel? Kita lagi tawarin kerja sama dengan Jakarta bagaimana," kata Ahok.

"Kita (Pemprov DKI) mau ada MoU tentang sister city dengan Cape Town, belum tanda tangan. Kita pengen kalau sister city harus ada yang jelas," Ahok menambahkan.

Selanjutnya, cagub pasangan Djarot Saiful Hidayat ini mengatakan kegiatan kampanye baru akan dilakukan pada hari ini, Kamis (9/3/2017). Namun, dia belum tahu jadwal ke mana akan blusukan.

Senin, 20 Februari 2017

Fadli Zon Mendukung Aksi 212 Guna Mengnonaktifkan Sementara Ahok Dari Gubernur DKI Jakarta

Fadli Zon Mendukung Aksi 212 Guna Mengnonaktifkan Sementara Ahok Dari Gubernur DKI Jakarta | DGPOKER - AGEN POKER UANG ASLI TERPERCAYA

Fadli Zon Mendukung Aksi 212 Guna Mengnonaktifkan Sementara Ahok Dari Gubernur DKI Jakarta
Fadli Zon Mendukung Aksi 212 Guna Mengnonaktifkan Sementara Ahok Dari Gubernur DKI Jakarta
Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon mendukung aksi 212 guna mengnonaktifkan sementara Ahok dari Gubernur DKI Jakarta. Sehingga dirinya merasa bahwa rencana demo besok Selasa (20/2), merupakan langkah yang sangat tepat untuk dilakukan para Ormas gabungan.

DGPOKER - AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA

"Aksi 212 ini tentunya sangat masuk akal, itu juga kita menuntut. Saya termasuk yang berpendapat memang sudah seharusnya diberhentikan," kata Fadli yang ditemui di gedung DPR (20/2), Jakarta Pusat.


DGPOKER - SITUS POKER ONLINE TERPERCAYA

Menurut Fadli, dasar hukum untuk memberhentikan sementara Ahok dari jabatannya sudah jelas. Sehingga kini tinggal tunggu langkah pemerintah dalam mengeluarkan keputusan tersebut.


DGPOKER - AGEN POKER ONLINE UANG ASLI TERPERCAYA

"Masa ada terdakwa jadi gubernur bagaimana menjalankan, secara moral saja menurut saya tidak punya ground, tidak punya posisi yang kuat," tegasnya.

Pemerintahan juga dianggap tidak adil. Sebab, kata Fadli, beberapa kepala daerah di Indonesia terlibat kasus mendapat sanksi diberhentikan sementara. Namun, kebijakan ini tidak dilakukan kepada Ahok.

"Seorang terdakwa secara hukum jadi kepala daerah. Sementara pada kasus yang lain mereka diberhentikan sementara sampai itu (masalah) selesai, apa dia bersalah atau tidak," terangnya.

Jumat, 10 Februari 2017

Ahok Akan Kembali Bertugas Jadi Gubernur, Gerindra : Pemerintah Berat Sebelah

Ahok Akan Kembali Bertugas Jadi Gubernur, Gerindra : Pemerintah Berat Sebelah | DGPOKER - AGEN POKER UANG  ASLI TERPERCAYA

Ahok Akan Kembali Bertugas Jadi Gubernur, Gerindra : Pemerintah Berat Sebelah
Ahok Akan Kembali Bertugas Jadi Gubernur, Gerindra : Pemerintah Berat Sebelah

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan kembali bertugas jadi Gubernur dan Gerindra pun mengatakan bahwa Pemerintah berat sebelah. Ahok kembali ke Balai Kota usai cuti kampanye jadi gubernur DKI Jakarta karena mencalonkan diri di Pilgub DKI 2017. Mulai Senin (13/2), Ahok aktif jadi orang nomor satu di Jakarta lagi.

DGPOKER - AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA

Namun kembalinya Ahok menjadi orang nomer 1 di Jakarta menuai pro dan kontra. Hal ini karena status Ahok yang kini yang masih menjadi terdakwa kasus penodaan agama. UU mencatat, kepala daerah yang berstatus terdakwa harus dinonaktifkan sementara.

DGPOKER - AGEN POKER ONLINE UANG ASLI TERPERCAYA

"Pemerintah, khususnya Presiden dan Mendagri berpotensi melanggar aturan jika tidak memberhentikan sementara Ahok setelah cutinya selesai. Aturannya jelas tertulis di Undang-Undang Pemda," kata Wasekjen Partai Gerindra Andre Rosiade dalam pesan singkat, Jumat (10/2).

DGPOKER - SITUS POKER ONLINE TERPERCAYA

Dia menjelaskan, Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sangat jelas disebutkan bahwa kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat lima tahun.

"Dakwaannya kan jelas disampaikan jaksa penuntut umum, kepala daerah jadi terdakwa harus diberhentikan sementara, bukan kemudian cari alasan lagi dengan menunggu tuntutan," ujar mantan Presiden Mahasiswa Trisakti ini.

Selain UU Pemda, Andre juga menyinggung, Pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dimana pada pasal itu sangat terang ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Karena itu pula, pihaknya mempertanyakan alasan demi alasan Mendagri Tjahjo Kumolo mempertahankan Ahok.

"Katanya nunggu register pengadilan, lalu beralasan lagi nunggu cuti selesai, sekarang nunggu tuntutan jaksa, ini kan aneh," tegas Andre.

Andre menambahkan, kepastian soal posisi dan jabatan Ahok pada 12 Februari sangat menentukan sikap pemerintah. Jika tidak segera memberhentikan sementara Ahok dari jabatan Gubernur DKI, maka benar anggapan publik bahwa pemerintah memang tidak netral dalam kasus Ahok.

"Ini ujian bagi Presiden, ujian Mendagri, kalau tidak memberhentikan sementara Ahok berarti Presiden tidak netral. Persepsi yang berkembang, Pak Jokowi itu kader PDIP, Pak Tjahjo juga kader PDIP, lalu bekerja untuk kepentingan PDIP yang mendukung Ahok," ucap Andre.

"Gerindra meminta sikap tegas pemerintah soal Ahok di DKI, buktikan bahwa pemerintah netral. Sekali lagi bahwa Presiden Jokowi merupakan Presiden bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan Presiden bagi Ahok semata," sambungnya.

Seperti diketahui, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya menunggu tuntutan Jaksa terhadap Ahok dalam kasus penistaan agama. Jika tuntutan itu lebih dari lima tahun, maka Kemendagri akan keluarkan surat penonaktifan Ahok sebagai gubernur DKI.

"Kalau tuntutan (jaksa) tidak sampai lima tahun, dia tetap menjabat gubernur," kata Tjahjo setelah kegiatan pembukaan Musrembang Jawa Tengah di Semarang, Selasa (7/2).

Selasa, 07 Februari 2017

Usai Cuti Kampanye Ahok Akan Kembali Menjadi Gubernur DKI

Usai Cuti Kampanye Ahok Akan Kembali Menjadi Gubernur DKI | DGPOKER - AGEN POKER UANG ASLI TERPERCAYA

Setelah Menyelesaikan Cuti Kampanye Ahok Akan Kembali Menjadi Gubernur DKI
Usai Cuti Kampanye Ahok Akan Kembali Menjadi Gubernur DKI

Basuki Tjahaja Purnama akan kembali berkantor di Balai Kota DKI Jakarta pada 13 Februari 2017. Ahok akan kembali menduduki kursi Gubernur DKI setelah usai cuti kampanye Pilkada DKI Jakarta.

DGPOKER - AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA

Meski sedang menghadapi proses hukum atas dugaan penistaan agama, Ahok akan tetap kembali menjabat sebagai Gubernur DKI sebab sampai saat ini belum ada keputusan pemberhentian dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

DGPOKER - SITUS POKER ONLINE TERPERCAYA

"Kasus tersebut masih dalam proses yang sedang digodok biro hukum tapi intinya, Pak Ahok akan kembali sebagai Gubernur," ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda), Sumarsono di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (7/2).

DGPOKER - AGEN POKER ONLINE UANG ASLI TERPERCAYA

Tugas Sumarsono sebagai Plt Gubernur DKI akan berakhir pada 11 Februari 2017. Sumarsono menjelaskan Ahok akan kembali menjabat pada 12 Februari 2017 usai serah terima dengan Pelaksana tugas gubernur pada 11 Februari 2017.

"Memang jadwalnya belum diberhentikan, sebagai Gubernur dan wakil Gubernur DKI, sah resmi," jelas Sumarsono.

Untuk diketahui, sesuai Pasal 83, undang-undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ahok kini berstatus sebagai terdakwa seiring dengan mulainya sidang dugaan penistaan agama. 

 

Sabtu, 04 Februari 2017

Kapolri Tito Karnavian Kembali Menegaskan Bahwa Tidak Ada Penyadapan Ke SBY

Kapolri Tito Karnavian Kembali Menegaskan Bahwa Tidak Ada Penyadapan Ke SBY | DGPOKER - AGEN POKER UANG ASLI TERPERCAYA

Kapolri Tito Karnavian Kembali Menegaskan Bahwa Tidak Ada Penyadapan Ke SBY
Kapolri Tito Karnavian Kembali Menegaskan Bahwa Tidak Ada Penyadapan Ke SBY

Kapolri Tito Karnavian kembali menegaskan bahwa tidak ada penyadapan ke Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Andai saja DPR masih menginginkan penjelasan, maka Tito siap memberikan penjelasan sejelas mungkin agar tidak ada kesalahpahaman.

DGPOKER - AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA

"Intinya pihak Polri tidak melakukan penyadapan terhadap Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan saya tegaskan sekali lagi," kata Tito disaat usai meluncurkan program Smile Police Polda Jawa Tengah di Polda Jawa Tengah, Jalan Pahlawan nomor 1, Semarang, Sabtu (4/2/2017).

DGPOKER - SITUS POKER ONLINE TERPERCAYA

Tito pun menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan penjelasan kepada DPR jika memang diperlukan. Rencananya setelah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak digelar, akan ada rapat kerja termasuk dengan Komisi III DPR.

"Seusai Pilkada serentak nanti, kami memang akan ada raker dengan DPR Komisi III. Kalau ditanyakan, akan kami jelaskan," ujar Tito.

DGPOKER - AGEN POKER ONLINE UANG ASLI TERPERCAYA

Dalam persidangan kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Ahok pada 31 Januari lalu, pengacara Ahok, Humphrey R Djemat menanyakan kepada Ma'ruf soal ada atau tidaknya telepon dari SBY pada pukul 10.16 WIB, agar ada pengaturan pertemuan dengan pasangan calon Pilgub DKI Agus Yudhoyono-Sylviana Murni di Kantor PBNU dan juga agar ada fatwa penistaan agama oleh Ahok. Ma'ruf menampik. Namun Humphrey kemudian menyebut akan memberikan bukti soal hal ini.

"Sudah ditanya berulang kali mengatakan tidak ada, untuk itu kami akan berikan buktinya," kata Humphrey dalam persidangan itu.

Kemudian Ahok juga ikut berbicara dalam persidangan itu dalam konteks yang sama. Karena bantahan soal telepon SBY, Ahok mengaku berencana melaporkan Ma'ruf ke polisi. "Saya berterima kasih Saudara ngotot di depan hakim meralat ini, mengaku tidak berbohong. Kami akan memproses secara hukum. Untuk bisa membuktikan bahwa kami punya data lengkap," kata Ahok saat itu.

Belakangan, Ahok mengklarifikasi dirinya tak bermaksud memproses hukum Ma'ruf. Ahok juga meminta maaf kepada Ma'ruf. Dia juga mengetahui adanya informasi soal komunikasi via telepon antara SBY dan Ma'ruf lewat situs berita daring.

 

Jumat, 20 Januari 2017

Ahok Siapkan Dana Rp 2 Milliar Untuk Seluruh Komunitas Pembuat Film Di DKI Jakarta

Ahok Akan Siapkan Dana Rp 2 Milliar Untuk Seluruh Komunitas Pembuat Film Di DKI Jakarta | DGPOKER - AGEN POKER UANG ASLI TERPERCAYA

Ahok Akan Siapkan Dana Rp 2 Milliar Untuk Seluruh Komunitas Pembuat Film Di DKI Jakarta
Ahok Siapkan Dana Rp 2 Milliar Untuk Seluruh Komunitas Pembuat Film Di DKI Jakarta

Cagub nomer urut dua Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memiliki keinginan untuk memajukan perfilman di DKI Jakarta. Jika dirinya terpilih lagi di Pilgub DKI 2017, Ahok siapkan dana Rp 2 Milliar untuk seluruh komunitas pembuat film di DKI Jakarta dan masing-masing komunitas akan diberikan bantuan sebesar Rp 50 juta.

Langkah pertama Ahok akan membangun bioskop mini di dalam pasar. Nantinya bioskop itu hanya akan memutarkan film-film Indonesia saja dan tiket yang akan dijual dengan harga yang terjangkau di kalangan pasar atau masyarakat.

Ahok mencapaikan rencana ini karena dirinya ingin Ibu Kota menjadi pusat perfilman nasional. Dia juga mengatakan akan mempermudah bila ada orang yang akan membuat film di Jakarta.


DGPOKER - SITUS POKER ONLINE TERPERCAYA

"Jakarta saya harapkan jadi pusat perfilman. Orang juga kalau mau bikin film di Jakarta akan kita permudah," kata Ahok usai menghadiri acara bedah buku di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, Kamis (19/1/2017).

Kedua, Ahok akan memberikan bantuan bagi komunitas dan mahasiswa yang akan membuat film. Tidak tanggung-tanggung, dana Rp 50 juta disiapkan untuk mereka yang mau membuat film.

"Untuk komunitas-komunitas film pendek, film indie, dan mahasiswa-mahasiswa akan kita beri modal Rp 50 juta untuk bikin film. Bayangin kalau kita sediakan Rp 2 miliar" papar Ahok.

Sebelumnya, Ahok akan membangun bioskop kecil di dalam pasar. Ahok mengatakan nantinya bioskop tersebut akan dikelola oleh PD Pasar Jaya. Alasan Ahok ingin membangun bioskop tersebut karena merasa tiket bioskop di salah satu bioskop ternama terlalu mahal.

"Kalau nonton di XXI kan mahal, bisa Rp 25 ribu. Itu mahal. Makanya nanti saya suruh PD Pasar Jaya buat bioskop-bioskop kecil di dalam pasar," kata Ahok.

Selasa, 17 Januari 2017

Habib Novel Chaidir Hasan dilaporkan Ahok Karena Memberikan Keterangan Palsu

Habib Novel Chaidir Hasan dilaporkan Ahok Karena Memberikan Keterangan Palsu | DGPOKER - AGEN POKER UANG ASLI TERPERCAYA

Habib Novel Chaidir Hasan dilaporkan Ahok Karena Memberikan Keterangan Palsu
Habib Novel Chaidir Hasan dilaporkan Ahok Karena Memberikan Keterangan Palsu

Sekjen DPD Front Pembela Islam (FPI) DKI Jakarta Habib Novel Chaidir Hasan dilaporkan Ahok karena memberikan keterangan palsu dan fitnah dalam persidangan kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Ahok. Tim hukum Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok telah melayangkan berkas ini ke Polda Metro Jaya.

DGPOKER - AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA

Salah satu tim penasihat hukum Ahok, Rolas Sitinjak mengatakan, laporan tersebut dilayangkan setelah terlebih dulu berkonsultasi dengan kliennya. Menurut dia, Ahok telah menyetujui  memperkarakan pernyataan Novel ke jalur hukum.

DGPOKER - SITUS POKER ONLINE TERPERCAYA

Laporan tersebut tertulis dalam nomor LP/257/I/2017 Dit Reskrimum Polda Metro Jaya. Menurut Rolas, Novel telah memberikan keterangan palsu saat di sidang Ahok pada Selasa 4 Januari lalu. "Kita laporan atas Pasal 310, 311, 316, sama dengan Pasal 242.

DGPOKER - AGEN POKER ONLINE UANG ASLI TERPERCAYA

Yang mana dugaan telah pencemaran nama baik, 316 nya pemberatan karena pak Ahok pejabat negara dan 242 tentang keterangan palsu di muka persidangan," ujarnya di Mapolda Metro Jaya, Senin (16/1). 

"Ucapan Novel di persidangan itu sangat jelas, Ahok dia katakan telah melakukan pembunuhan terhadap anak buahnya, kemudian melakuan rekayasa kasus, ini sangat fitnah," ujar Rolas di Mapolda Metro Jaya, Senin (16/1/2017).


Rolas mengungkapkan, pernyataan itu dilontarkan Habib Novel saat bersaksi di persidangan kasus Ahok yang digelar di Auditorium Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, pada Selasa 3 Januari 2017 lalu.

Dalam laporan ini, Rolas mengaku pihaknya telah menyiapkan barang bukti berupa rekaman pernyataan Novel selama persidangan berlangsung. Menurutnya, ucapan Novel telah melanggar sumpah di persidangan.

"Ada beberapa hasil rekaman sidang, kita sudah kasih ke penyidik. Kedua, transkip dari rekaman. Ketiga, berita-berita tentang klien kami Pak Ahok yang diberitakan oleh saudara terlapor," kata Rolas.

Rolas berharap polisi segera menindaklanjuti laporan tersebut. Alasannya, Rolas menganggap pembohongan di persidangan dapat mempengaruhi keputusan.

"Apabila sumpah itu palsu pasti ada akibatnya. Kita on track saja secara hukum," pungkas Rolas.