Sumarsono : Memang Ada Banyak Kekurangan Dalam Pilkada Putaran Pertama

Sumarsono : Memang Ada Banyak Kekurangan Dalam Pilkada Putaran Pertama | DGPOKER - AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA

Sumarsono : Memang Ada Banyak Kekurangan Dalam Pilkada Putaran Pertama

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Sumarno mengakui memang ada banyak kekurangan dalam pilkada DKI putaran pertama kemarin. Kekurangan tersebut akan menjadi bahan evaluasi di internal KPU DKI.

DGPOKER - AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA

"Walaupun pelaksanaan Pilkada kemarin aman dan damai, kami pihak KPU mengakui memang ada sejumlah persoalan yang harus  evaluasi. Baik yang bersifat internal, maupun yang melibatkan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu)," kata Sumarno di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (26/2/2017).

DGPOKER - SITUS POKER ONLINE TERPERCAYA

Kekurangan pertama, yaitu perihal sumber daya manusia para penyelenggaraan pemungutan suara. Menurut dia, masih ada pemahaman yang tidak tepat di antara petugas KPPS terkait aturan pencoblosan, ujar Sumarsono.

DGPOKER - AGEN POKER ONLINE UANG ASLI TERPERCAYA 

"Jika terbukti, maka kami memastikan seandainya ada Pilkada selanjutnya, mereka tidak akan ditugaskan kembali," ujar Sumarno.

Kekurangan kedua, yaitu perihal daftar pemilih tetap (DPT). Kata dia, meskipun petugas KPU DKI tidak henti-hentinya melakukan pemutakhiran data pemilih, namun ada saja warga Jakarta yang tidak bisa menggunakan hak pilih, lanjutnya.

"Ketiga, terkait dengan logistik. Kami ingin pastikan bahwa surat suara akan tersedia secara memadai," tutur Sumarno.

Selain itu, Sumarno juga menyoroti perihal teknis waktu pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS). Sebab nyatanya, ada panitia KPPS yang sudah menutup TPS tepat pukul 13.00 WIB, padahal masih ada warga yang mengantri demi menyalurkan hak pilihnya.

"Kita dapat masukan yang terkait ketersediaan TPS, tapi menjelang detik pemunggutan suara. Pemberitahuan yang mendadak," ujar Sumarno.

Kekurangan kelima yaitu terkait distribusi kertas C6. Diakui Sumarno, memang masih ada KPPS yang kekurangan surat C6.

"Masih banyak aspek evaluasi yang harus kita lakukan. Tapi kita cukup bangga, terlepas dari persoalan yang ada," kata Sumarno pula. 

Read More

Alasan PPP Menolak Hak Angket Ahok (Ahok Gate)

Alasan PPP Menolak Hak Angket Ahok (Ahok Gate) | DGPOKER - AGEN POKER UANG ASLI TERPERCAYA

Alasan PPP Menolak Hak Angket Ahok (Ahok Gate)

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai Pasal 83 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda), multitafsir. Ada beberapa alasan PPP menolak hak angket Ahok (Ahok Gate).

DGPOKER - AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA

Sebab, PPP melihat ada perbedaan pendapat di antara ahli hukum dalam menafsirkan UU tersebut, terkait penonaktifan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta.

DGPOKER - SITUS POKER ONLINE TERPERCAYA

"Kita tahu bahwa pendapat ahli hukum tata negara berbeda, karena menimbulkan multitafsir,‎" kata Ketua Umum PPP M Romahurmuziy (Romi) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, ‎Kamis (23/2/2017).

DGPOKER - AGEN POKER ONLINE UANG ASLI TERPERCAYA

Karena Pasal 83 UU Pemda itu dianggap ‎multitafsir, PPP memilih menolak ikut dalam mengajukan hak angket guna menyelidiki keputusan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang mengaktifkan kembali Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Tentu PPP mendukung dilakukannya revisi terhadap Pasal 83 UU Pemda yang memastikan tidak dimungkinkannya ada multitafsir," paparnya.

Kata dia, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP sudah melaksanakan rapat dan menyampaikan kepada ‎kadernya di DPR bahwa polemik status Ahok itu bukan ranah hak angket.

"Tapi masih ada hak bertanya, masih ada hak lain yang dimiliki anggota DPR, maupun fraksi untuk bisa menuntaskan persoalan ini," pungkasnya.

Diketahui, sejauh ini terdapat 93 anggota DPR dari empat Fraksi menandatangani usulan hak angket 'Ahok Gate' itu. Adapun empat fraksi itu adalah Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Read More

Fadli Zon Mendukung Aksi 212 Guna Mengnonaktifkan Sementara Ahok Dari Gubernur DKI Jakarta

Fadli Zon Mendukung Aksi 212 Guna Mengnonaktifkan Sementara Ahok Dari Gubernur DKI Jakarta | DGPOKER - AGEN POKER UANG ASLI TERPERCAYA

Fadli Zon Mendukung Aksi 212 Guna Mengnonaktifkan Sementara Ahok Dari Gubernur DKI Jakarta

Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon mendukung aksi 212 guna mengnonaktifkan sementara Ahok dari Gubernur DKI Jakarta. Sehingga dirinya merasa bahwa rencana demo besok Selasa (20/2), merupakan langkah yang sangat tepat untuk dilakukan para Ormas gabungan.

DGPOKER - AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA

"Aksi 212 ini tentunya sangat masuk akal, itu juga kita menuntut. Saya termasuk yang berpendapat memang sudah seharusnya diberhentikan," kata Fadli yang ditemui di gedung DPR (20/2), Jakarta Pusat.

DGPOKER - SITUS POKER ONLINE TERPERCAYA

Menurut Fadli, dasar hukum untuk memberhentikan sementara Ahok dari jabatannya sudah jelas. Sehingga kini tinggal tunggu langkah pemerintah dalam mengeluarkan keputusan tersebut.

DGPOKER - AGEN POKER ONLINE UANG ASLI TERPERCAYA

"Masa ada terdakwa jadi gubernur bagaimana menjalankan, secara moral saja menurut saya tidak punya ground, tidak punya posisi yang kuat," tegasnya.

Pemerintahan juga dianggap tidak adil. Sebab, kata Fadli, beberapa kepala daerah di Indonesia terlibat kasus mendapat sanksi diberhentikan sementara. Namun, kebijakan ini tidak dilakukan kepada Ahok.

"Seorang terdakwa secara hukum jadi kepala daerah. Sementara pada kasus yang lain mereka diberhentikan sementara sampai itu (masalah) selesai, apa dia bersalah atau tidak," terangnya.

Read More

Djarot : Kami Targetkan 200 Marbut Akan Berangkat Umrah Setiap Tahun Nya

Djarot : Kami Targetkan 200 Marbut Akan Berangkat Umrah Setiap Tahun Nya | DGPOKER - AGEN POKER UANG ASLI TERPERCAYA

Djarot : Kami Targetkan 200 Marbut Akan Berangkat Umrah Setiap Tahun Nya

Pemprov DKI Jakarta akan terus memperbanyak anggota pengurus masjid (marbut) untuk berangkat ke tanah suci. Dan kami targetkan 200 marbut akan berangkat umrah, Makkah, Arab Saudi setiap tahunnya.

DGPOKER - AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat disaat selesai melakukan salat Jumat di Masjid At Taqwa, Pondok Bambu, Jakarta Timur. Pada tahun 2016 kemarin, Pemprov DKI telah memberangkatkan 50 marbot yang berada di Jakarta.

DGPOKER - SITUS POKER ONLINE TERPERCAYA

"Marbot-marbot akan kami terus umrahkan. Kita akan tambah jumlahnya yang berangkat akan terus bertambah menjadi 200 orang," ujar Djarot di Masjid At Taqwa, Jakarta Timur, Jumat (17/2/2017).

Menurut data di Pemprov DKI, saat ini ada sekitar 3.528 marbut masjid yang ada di DKI. Djarot ingin adanya sistem yang lebih adil dalam urutan pemberangkatan marbot untuk beribadah umrah.

DGPOKER - AGEN POKER ONLINE UANG ASLI TERPERCAYA

"Saya pernah tanya ke Pak Sekda, Saefullah, sekarang sistemnya bagaimana? Dia bilang diundi. Saya bilang itu kurang adil," ujar Djarot.

"Saya bilang yang diprioritaskan itu yang sudah lama (jadi marbut), yang ikhlas dan tinggal di situ (di masjid). Itu yang dapat duluan, terutama yang sudah sepuh-sepuh, yang muda-muda menyusul. Kalau diundi itu nggak adil," lanjutnya.

Untuk proses pengajuannya, lanjut Djarot, dilakukan oleh kelurahan masing-masing yang melakukan pendataan. Setelah itu, data dikirim ke tingkat kota, baru diseleksi di Pemprov DKI. Baru nanti diumumkan siapa saja marbut yang dapat umrah gratis dari Pemprov DKI.

"Yang mengajukan wilayah masing-masing di kelurahan. Baru ke kota dan provinsi. Di situ ditentukan, diurut siapa yang paling benar-benar memuliakan masjid. Tiap tahunnya akan kita tambah (marbut yang berangkat umrah)," ujarnya. 

Read More

Polda Metro Jaya Menandai Sekitar 417 TPS Di DKI Yang Rawan

Polda Metro Jaya Menandai Sekitar 417 TPS Di DKI Yang Rawan | DGPOKER - AGEN POKER UANG ASLI TERPERCAYA

Polda Metro Jaya Menandai Sekitar 417 TPS Di DKI Yang Rawan

Kerawanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada saat pemungutan suara menjadi salah satu tugas pokok kepolisian. Polda Metro Jaya menandai sekitar 417 TPS di DKI yang rawan dan sekitarnya terkait penyelenggaraan Pilkada serentak ini.

DGPOKER - AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA

"Untuk di setiap TPS kami sudah tempatkan anggota kami. Untuk kriteria TPS dari TPS aman, rawan I dan rawan II sudah ada pola-pola pengamanannya," ujar Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono, Senin (13/2/2017).

DGPOKER - SITUS POKER ONLINE TERPERCAYA

Total ada 23.315 TPS yang diamankan jajaran Polda Metro Jaya. Selain 417 TPS rawan I, juga ada 22.872 TPS aman yang diamankan, sedangkan TPS yang dianggap rawan II tidak ada. Di samping itu, ada 26 TPS khusus di beberapa LP yang menjadi fokus pengamanan polisi dalam pemungutan suara tersebut.

DGPOKER - AGEN POKER ONLINE UANG ASKLI TERPERCAYA

"Untuk pengamanan di TPS-TPS ini ada dari unsur kepolisian, petugas KPPS dan petugas ketertiban (Linmas) yang jumlahnya disesuaikan dengan kriteria TPS tadi," imbuhnya.

Untuk TPS aman ada beberapa pola pengamanan, di antarnya 2:5:10 yang artinya untuk 1 TPS kategori aman diamankan oleh 2 personel polisi, 5 petugas KPPS dan 10 Linmas. Sementara untuk TPS rawan I pola pengamanannya 2:2:4 (2 polisi:2 petugas KPPS:4 Linmas).

TPS kategori aman yakni TPS yang jarak tempuh dari kantor polisinya relatif dekat atau jarak tempuhnya tidak lebih dari setengah jam (untuk di perkotaan). Kemudian, tidak pernah atau jarang terjadi konflik horizontal serta masyarakatnya kooperatif, tingkat partisipatif dan gangguan kamtibmasnya rendah.

"Kemudian TPS aman ini kategori lainnya, seperti kelompok masyarakat yang tidak terlalu peduli dengan politik dan hubungan sosial antar-masyarakatnya rendah serta lebih cenderung mengutamakan ekonomi, serta pelaksanaan polmasnya berjalan baik dan konsisten," jelasnya.

Sementara kategori TPS rawan I ini memiliki jarak tempuh dari kesatuan Polri terdekat agak jauh dan sulit dijangkau (satu sampai dua jam jarak tempuh), pernah terjadi konflik vertikal dan horizontal namun sudah mereda, masyarakatnya kurang kooperatif, tingkat partisipatif dan gangguan kamtibmasnya sedang. 

Selain itu, di lingkungan TPS tersebut terdapat tokoh-tokoh di lingkungan yang cenderung menentang kebijakan pemerintah, partisipasi parpol di lingkungan tersebut berimbang dan saling berseberangan idealisme politiknya serta kepedulian masyarakat terhadap politik tinggi dan cenderung fanatik.

Pengamanan Polda Metro Jaya ini tidak hanya meliputi Pilkada DKI, tetapi juga meliputi Pilkada di sebagian daerah Banten seperti Kota Tangerang dan Tangerang Selatan serta Jawa Barat seperti Kabupaten Bekasi. 

Dari data kepolisian, di wilayah DKI terdapat 13.023 TPS, di Kota Tangerang terdapat 3.311 TPS, di Tangerang Selatan terdapat 3.024 TPS, sedangkan di Kabupaten Bekasi terdapat 3.958 TPS.

Read More

Ahok Akan Kembali Bertugas Jadi Gubernur, Gerindra : Pemerintah Berat Sebelah

Ahok Akan Kembali Bertugas Jadi Gubernur, Gerindra : Pemerintah Berat Sebelah | DGPOKER - AGEN POKER UANG  ASLI TERPERCAYA

Ahok Akan Kembali Bertugas Jadi Gubernur, Gerindra : Pemerintah Berat Sebelah

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan kembali bertugas jadi Gubernur dan Gerindra pun mengatakan bahwa Pemerintah berat sebelah. Ahok kembali ke Balai Kota usai cuti kampanye jadi gubernur DKI Jakarta karena mencalonkan diri di Pilgub DKI 2017. Mulai Senin (13/2), Ahok aktif jadi orang nomor satu di Jakarta lagi.

DGPOKER - AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA

Namun kembalinya Ahok menjadi orang nomer 1 di Jakarta menuai pro dan kontra. Hal ini karena status Ahok yang kini yang masih menjadi terdakwa kasus penodaan agama. UU mencatat, kepala daerah yang berstatus terdakwa harus dinonaktifkan sementara.

DGPOKER - AGEN POKER ONLINE UANG ASLI TERPERCAYA

"Pemerintah, khususnya Presiden dan Mendagri berpotensi melanggar aturan jika tidak memberhentikan sementara Ahok setelah cutinya selesai. Aturannya jelas tertulis di Undang-Undang Pemda," kata Wasekjen Partai Gerindra Andre Rosiade dalam pesan singkat, Jumat (10/2).

DGPOKER - SITUS POKER ONLINE TERPERCAYA

Dia menjelaskan, Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sangat jelas disebutkan bahwa kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat lima tahun.

"Dakwaannya kan jelas disampaikan jaksa penuntut umum, kepala daerah jadi terdakwa harus diberhentikan sementara, bukan kemudian cari alasan lagi dengan menunggu tuntutan," ujar mantan Presiden Mahasiswa Trisakti ini.

Selain UU Pemda, Andre juga menyinggung, Pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dimana pada pasal itu sangat terang ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Karena itu pula, pihaknya mempertanyakan alasan demi alasan Mendagri Tjahjo Kumolo mempertahankan Ahok.

"Katanya nunggu register pengadilan, lalu beralasan lagi nunggu cuti selesai, sekarang nunggu tuntutan jaksa, ini kan aneh," tegas Andre.

Andre menambahkan, kepastian soal posisi dan jabatan Ahok pada 12 Februari sangat menentukan sikap pemerintah. Jika tidak segera memberhentikan sementara Ahok dari jabatan Gubernur DKI, maka benar anggapan publik bahwa pemerintah memang tidak netral dalam kasus Ahok.

"Ini ujian bagi Presiden, ujian Mendagri, kalau tidak memberhentikan sementara Ahok berarti Presiden tidak netral. Persepsi yang berkembang, Pak Jokowi itu kader PDIP, Pak Tjahjo juga kader PDIP, lalu bekerja untuk kepentingan PDIP yang mendukung Ahok," ucap Andre.

"Gerindra meminta sikap tegas pemerintah soal Ahok di DKI, buktikan bahwa pemerintah netral. Sekali lagi bahwa Presiden Jokowi merupakan Presiden bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan Presiden bagi Ahok semata," sambungnya.

Seperti diketahui, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya menunggu tuntutan Jaksa terhadap Ahok dalam kasus penistaan agama. Jika tuntutan itu lebih dari lima tahun, maka Kemendagri akan keluarkan surat penonaktifan Ahok sebagai gubernur DKI.

"Kalau tuntutan (jaksa) tidak sampai lima tahun, dia tetap menjabat gubernur," kata Tjahjo setelah kegiatan pembukaan Musrembang Jawa Tengah di Semarang, Selasa (7/2).

Read More

Usai Cuti Kampanye Ahok Akan Kembali Menjadi Gubernur DKI

Usai Cuti Kampanye Ahok Akan Kembali Menjadi Gubernur DKI | DGPOKER - AGEN POKER UANG ASLI TERPERCAYA

Usai Cuti Kampanye Ahok Akan Kembali Menjadi Gubernur DKI

Basuki Tjahaja Purnama akan kembali berkantor di Balai Kota DKI Jakarta pada 13 Februari 2017. Ahok akan kembali menduduki kursi Gubernur DKI setelah usai cuti kampanye Pilkada DKI Jakarta.

DGPOKER - AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA

Meski sedang menghadapi proses hukum atas dugaan penistaan agama, Ahok akan tetap kembali menjabat sebagai Gubernur DKI sebab sampai saat ini belum ada keputusan pemberhentian dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

DGPOKER - SITUS POKER ONLINE TERPERCAYA

"Kasus tersebut masih dalam proses yang sedang digodok biro hukum tapi intinya, Pak Ahok akan kembali sebagai Gubernur," ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda), Sumarsono di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (7/2).

DGPOKER - AGEN POKER ONLINE UANG ASLI TERPERCAYA

Tugas Sumarsono sebagai Plt Gubernur DKI akan berakhir pada 11 Februari 2017. Sumarsono menjelaskan Ahok akan kembali menjabat pada 12 Februari 2017 usai serah terima dengan Pelaksana tugas gubernur pada 11 Februari 2017.

"Memang jadwalnya belum diberhentikan, sebagai Gubernur dan wakil Gubernur DKI, sah resmi," jelas Sumarsono.

Untuk diketahui, sesuai Pasal 83, undang-undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ahok kini berstatus sebagai terdakwa seiring dengan mulainya sidang dugaan penistaan agama. 

 

Read More

Kapolri Tito Karnavian Kembali Menegaskan Bahwa Tidak Ada Penyadapan Ke SBY

Kapolri Tito Karnavian Kembali Menegaskan Bahwa Tidak Ada Penyadapan Ke SBY | DGPOKER - AGEN POKER UANG ASLI TERPERCAYA

Kapolri Tito Karnavian Kembali Menegaskan Bahwa Tidak Ada Penyadapan Ke SBY

Kapolri Tito Karnavian kembali menegaskan bahwa tidak ada penyadapan ke Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Andai saja DPR masih menginginkan penjelasan, maka Tito siap memberikan penjelasan sejelas mungkin agar tidak ada kesalahpahaman.

DGPOKER - AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA

"Intinya pihak Polri tidak melakukan penyadapan terhadap Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan saya tegaskan sekali lagi," kata Tito disaat usai meluncurkan program Smile Police Polda Jawa Tengah di Polda Jawa Tengah, Jalan Pahlawan nomor 1, Semarang, Sabtu (4/2/2017).

DGPOKER - SITUS POKER ONLINE TERPERCAYA

Tito pun menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan penjelasan kepada DPR jika memang diperlukan. Rencananya setelah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak digelar, akan ada rapat kerja termasuk dengan Komisi III DPR.

"Seusai Pilkada serentak nanti, kami memang akan ada raker dengan DPR Komisi III. Kalau ditanyakan, akan kami jelaskan," ujar Tito.

DGPOKER - AGEN POKER ONLINE UANG ASLI TERPERCAYA

Dalam persidangan kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Ahok pada 31 Januari lalu, pengacara Ahok, Humphrey R Djemat menanyakan kepada Ma'ruf soal ada atau tidaknya telepon dari SBY pada pukul 10.16 WIB, agar ada pengaturan pertemuan dengan pasangan calon Pilgub DKI Agus Yudhoyono-Sylviana Murni di Kantor PBNU dan juga agar ada fatwa penistaan agama oleh Ahok. Ma'ruf menampik. Namun Humphrey kemudian menyebut akan memberikan bukti soal hal ini.

"Sudah ditanya berulang kali mengatakan tidak ada, untuk itu kami akan berikan buktinya," kata Humphrey dalam persidangan itu.

Kemudian Ahok juga ikut berbicara dalam persidangan itu dalam konteks yang sama. Karena bantahan soal telepon SBY, Ahok mengaku berencana melaporkan Ma'ruf ke polisi. "Saya berterima kasih Saudara ngotot di depan hakim meralat ini, mengaku tidak berbohong. Kami akan memproses secara hukum. Untuk bisa membuktikan bahwa kami punya data lengkap," kata Ahok saat itu.

Belakangan, Ahok mengklarifikasi dirinya tak bermaksud memproses hukum Ma'ruf. Ahok juga meminta maaf kepada Ma'ruf. Dia juga mengetahui adanya informasi soal komunikasi via telepon antara SBY dan Ma'ruf lewat situs berita daring.
 

Read More

Taufiqulhadi Mengimbau Agar FPI Tidak Melakukan Demo Usai Rizieq Jadi Tersangka

Taufiqulhadi Mengimbau Agar FPI Tidak Melakukan Demo Usai Rizieq Jadi Tersangka | DGPOKER - AGEN POKER UANG ASLI TERPERCAYA

Taufiqulhadi Mengimbau Agar FPI Tidak Melakukan Demo Usai Rizieq Jadi Tersangka

Seperti yang telah kita ketahui, Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penghinaan Pancasila dan pencemaran nama baik. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai NasDem Taufiqulhadi mengimbau agar FPI tidak melakukan Demo usai Rizieq jadi tersangka.

DGPOKER - AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA

" Tidak perlu demo-demo lagi karena ini sudah diputuskan," ujar Taufiq di komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 31 Januari 2017.

DGPOKER - SITUS POKER ONLINE TERPERCAYA

Dia mencontohkan, massa pendukung menggelar demonstrasi menuntut agar pimpinan partai politik yang terjerat kasus hukum tidak ditindak. Kekuatan massa ini tidak diperbolehkan karena dapat mempengaruhi proses hukum.

DGPOKER - AGEN POKER ONLINE UANG ASLI TERPERCAYA

"Katakan lah parpol yang massanya jutaan lantas melakukan demo habis-habisan agar pimpinannya yang menyangkut hukum tidak boleh ditindak itu kan berbahaya," terangnya.

Oleh sebab itu, politisi Nasdem ini berharap Polri mengantongi cukup bukti untuk menjerat Rizieq. Polri diminta bersikap profesional dalam mengusut kasus pelecehan Pancasila itu. Dia tidak ingin penegakan hukum kasus Rizieq mendapat intervensi dari kepentingan atau kekuatan politik tertentu.

"Saya berharap alat bukti itu ada semuanya kalau memang alat bukti ada semuanya tetap beranjak pada praduga tidak bersalah maka berilah kesempatan pada hukum untuk bekerja. Saya berharap tidak ada orang yang melakukan intervensi politik di situ tidak boleh melakukan pressure agar kemudian dibebaskan," tutupnya.

Sebelumnya, Rizieq Syihab resmi ditetapkan sebagai tersangka usai penyidik melakukan beberapa kali rangkaian gelar perkara. Dinilai telah memenuhi unsur penodaan Pancasila seperti yang disangkakan, Rizieq pun dijerat Pasal 154 a KUHP tentang Penodaan terhadap Lambang Negara dan Pasal 320 KUHP tentang Pencemaran Terhadap Orang yang Sudah Meninggal.

Read More